Categories
Uncategorized

[DAY_ONEHUNDREDFOURTEEN] Seri Web Seminar Institute for Political Ethics Studies (INSPECTUS)_SesiPerdana (02 of 02)

Paparan dari Pembicara Pertama, Prof. Komaruddin Hidayat:
Kalau kita bicara etika politik di Indonesia maka perlu utk memahami tiga bagian besar dan saling terhubung ini: Teks, Konteks, serta Interpretasi (Penafsiran)

(1) Teks sebagian berbahasa Indonesia dan dari alam pikir Indonesia, sebagian lainnya dari Barat (Yunani, Eropa, Amerika, dll.)
(2) Konteks Indonesia
*) dalam politik:
1) adanya gerakan Demokratisasi di berbagai penjuru dunia.
Menurut Francis Fukuyama dalam The End of History (1992), dengan runtuhnya sistem Komunisme Soviet dan Tembok Berlin, berakhir juga sejarah manusia, yaitu sejarah sebagai proses politik dengan terminal akhir peradaban yaitu (kemenangan) Demokrasi Barat. Tapi, tesis Fukuyama itu short-lived, lalu “dihantam” kenyataan Tragedi Terorisme September 11, 2001 (kemudian bom London 2005, dll.) yang lalu membuatnya berpikir ulang ttg sejarah kemenangan Demokrasi versi Barat tsb. Tesis tsb lalu direvisi dalam buku terbarunya Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentment (terbit perdana pada 11 September 2018) yang mengatakan bahwa sejarah manusia pasca Terorisme tersebut ternyata membuka jalan bagi model etika politik yang makin partikular, yg didasarkan pada pengakuan atas entitas2 identitas primordial maupun modern seperti negara, agama, sekte, ras, etnisitas, atau gender, yang berujung pada aneka pertarungan beragam pengakuan identitas dan model2 kepemimpinan yang menjual pemahaman identitas yang sempit, populisme dan nasionalisme kulit putih (pada kasus di Amerika era 2016 sampai sekarang). Jadi, ternyata yang oleh para ahli dianggap sebagai “akhir sejarah” belum sungguh2 berakhir. Selain itu, Demokratisasi versi Barat juga terkoreksi pengalaman Chinese (negara Tiongkok) yang memiliki model bernegara dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Tiongkok menunjukkan kemajuan yg mengesankan. Ini jadi catatan tersendiri bagi model “Demokrasi dan Demokratisasi Barat”

2) Globalisasi dan de-globalisasi
Ada kepentingan Amerika yg proteksionistik, dalam perang dagang dengan China ini tampak kentara sekali. Lalu ketika Pandemi Covid-19 datang, terjadi perubahan dalam tata relasi internasional yang menjadi semakin “nasionalistik banget.” Bahkan di USA yang dianggap sebagai mbahnya Demokrasi, States-nya (daerahnya) juga mempraktikkan politik regional yang sangat komunalistik.
Inilah tren balik dari isu2 Globalisme/Globalisasi.

3) Dalam konteks kita sekarang di bulan Agustus, ada aura Agustusan:
a) menghayati mimpi2 dan komitmen apa ketika Indonesia dulu terbentuk, awal mulanya, bagaimana ikatan2 kedaerahan yg sudah ada justru rela membubarkan diri guna membangun rumah bersama. Referensi: apa yg berkembang skrg ini sdh memenuhi/semakin dekat atau tidak dari cita2 ketika negara bangsa ini dibangun bersama, dicatat sudah banyak pengurbanan berupa partisipasi dari kekuatan daerah2 yg pluralistik, apakah harapan2 daerah itu yang melebur dalam ke-Indonesia-an semakin tercapai atau kecewa.
b) Ketika proklamasi 17 Agt, hari H, apa beda tgl 16 dan 17 Agt? Scr fisik ini tdk terlalu berbeda. kesepakatan politik yang ada, perjuangan angkat senjata mengusir penjajah asing apakah diterima oleh masyarakat semuanya? Perlu diingat bahwa ada juga perlawanan “dari dalam” menolak kemerdekaan yang sudah diproklamasikan ini, misalnya DI-TII, dll.
c) Pancasila sebagai komitmen bersama para founding fathers. Keberadaan sila2 Pancasila yang merupakan hasil kompromi politik dari para founding fathers dan mothers Indonesia itu merupakan kontribusi utk peradaban dunia, kemanusiaan, kedamaian. Etika visi politik sejak awal, antitesa dari kondisi pra kemerdekaan dan diharapkan sbg kontribusi pd pemajuan peradaban dunia. Jadi, universalisasi etika politik Pancasila yang melampaui kesejarahan dan lokalitasnya.

Ada beberapa hiburan yg ditemukan Prof. Komaruddin dalam refleksinya:
1) membandingkan visi Indonesia dgn visi Amerika, orangnya tetap, rumahnya itu agama, rumah etnis, oia kita Indonesia, Indonesia itu loose imagined, yg jauh.
2) warga Nusantara yg plural itu satu hiburan tersendiri, krn kita tdk pecah setelah digoyang berbagai konflik dari masa ke masa sejak Orde Lama sampai sekarang.

Sebagai komparasi: Para ahli dari luar melihat bahwa Indonesia memiliki potensi yg luar biasa tapi sayangnya itu tdk dikembangkan menjadi aktualitasnya. Contoh, belajar dari sejarawan Yuval Noah Harari:
1) jika teknologi tdk maju berat sekali utk bersaing
2) pemerintahan yg efektif kreatif wibawa, dgn kemajuan IT bisa membobol menerobos batas2, tdk butuh birokrasi negara; tidak dapat dibayangkan berlangsungnya virtual meeting seperti sekarang ini pada Zaman orba, krn hrs izin berlapis, belum lagi ada intel mengintai, dst.
3) Identity matters: kalau identitas tdk kuat (lemah dalam formasinya) maka akan sulit utk membangun bersama etikanya, dan ini biasanya tjd krn ada tidak ada lawan (musuh) bersama yang menjadi fokus.

Etika politik kontemporer yg kita lihat itu , Indonesia itu, dimanjakan alam, komunalistik sekali beda dgn yg negara 4 musim seperti Amerika Utara dan Eropa.
Selain itu, etika bernegara dan bermasyarakat di Indonesia juga rendah.
Padahal prinsip umum: tiap orang itu beda interests dan mimpinya, maka harus dan rela berkompromi.
Etika politik yg mendasar mengajarkan kesadaran utk berkompromi agar hidup bareng, maju bareng, ambil kebijakan bareng. Itu juga perlu guiding leaders yg mengarahkan ke situ. Kalau kita amati yang ada sejak Reformasi ini, energi kita itu habis hny utk “toleran menjaga kerukunan”

Pandangan sejarah sebagai Siklus yang berulang (History repeats itself): Reformasi itu kan gerakan kritik thd Orba, Orba sendiri mengkritik Orla, lalu sekarang kita mengapa kembali kpd yg dikritik, suatu siklus yang tidak sehat. Seharusnya etika politik jgn hanya berhenti pada retorika saja
Secara operasional, sistem perpolitikan kita itu dibajak parpol, ada sistem partai politik yg sgt tdk sehat; sementara parpol sendiri dibajak oleh oligarki, para pemilik modal. Nah, kekuatan legalitas, kapitalis, moral intelektual tdk ditonjolkan. Jika tdk ada satu perubahan yg mendasar, etika politik tdk akan bs hasilkan gerakan moral, artinya etika politik akan mandeg jika ia tidak bertransformasi sbg gerakan, dari pemikiran seharusnya menjadi gerakan agar tetap hidup dan relevan menghadapi perubahan zaman.


Paparan (sharing) dari pembicara kedua: mbak Binny Buchori
Saya akan memulai sharing dengan mengutip pesan Bapak saya, Alm. Mochtar Buchori, yang dituliskan kepada saya pada 2008 yg lalu. “Seperti pernah kita diskusikan, semua partai politik di Indonesia dan negara2 lain di seluruh dunia, punya masalah yang kurang lebih sama, yaitu ketika ideologi justru ditaruh di belakang dan tidak lagi dianggap penting,. Lantas digantikan dengan seperangkat kepentingan dan tujuan2 yg pragmatis,. Tentu saja tdk ada yg salah dengan pragmatisme dalam politik. Hanya saja, retakan mulai terasa ketika partai politik menjadi sedemikian pragmatis sehingga ia tidak lagi peduli sama idealisme. Dan inilah ciri partai2 politik yg dominan ada sekarang, dan yang membuat saya tambah stress adalah karena iklim politik ini sepertinya belum akan berubah. Itulah sebabnya seorang temanmu menyebut saya sebagai seorang moralis politik alih2 politisi.”
Belajar dari kasus komparasi: Amerika dgn Trump, Inggris dgn Brexit. Relevankah wajah etika politik Indonesia jika dikaitkan dgn lanskap Etika Politik scr global? Ini pertanyaan titik berangkat sharing saya sekarang.
Saya memahami etika politik scr pragmatis dan technical; apa yang sudah disampaikan Prof. Komaruddin tadi gambaran/definisi etika politik secara ideal, ada nilai2 keluhuran yang mau dicapai. Nah, kalau saya, utk mencapai nilai2 luhur tsb, perlu alatnya, instrumen. Apakah sejarah peradaban kita ada hub linier antara etika politik dgn kepentingan politik utk berkuasa?
Dalam kesempatan WFH ini, saya sempat baca buku (novel) karya penulis India, Vikram Seth, berjudul A Suitable Boy (terbit 1993) yang sangat tebal itu, dengan latar cerita India di awal 1950-an ketika baru saja merdeka (India merdeka pada 1947). Saya melihat komparasinya India dengan Indonesia pada masa2 itu. Ada begitu banyak partai politik di India waktu itu dan ini pengaruhi pandangan politik pemerintahannya dgn cara apapun juga, ada golongan Nehru, dll. Mereka tdk peduli India bersatu atau pecah belah, dsb. Saya terhentak, apakah Etika dengan partai politik itu disconnect, ada rongaknya (gap)? Bgmn memahami ini?
Pada zaman sekarang kita perlu melihat pengalaman negara tetangga seperti Amerika Serikat, dengan big data, brain science, neuro-psikologi, ini tim pemenangan Trump dalam Pilpres USA 2016 lalu bs masuk ke pemilih dia ke segmented “market” atau voters. Darimana ambil data segmented market tersebut? Digital footprints yg ada di google microsoft amazon facebook, cloud, dll. Nah, Indonesia tdk punya cloud sendiri, lalu, kedaulatan datanya bgmn?
Kita lihat pengalaman negara lain, di Jerman misalnya, partai alternatif Jerman (AfD) yang berhaluan NeoNazi, dapat kursi 12.6%. Partai AfD ini menjadi partai oposisi terbesar di Bundestag (Jerman), padahal ia berhaluan nasionalis (sempit), right-wing populist dan skeptis terhadap ikatan UniEropa.
Jadi, kelihatannya ada disconnect di sini, antara idealisme yg diusung partai dengan pragmatisme politis yang terjadi di ranah politik riil.
Berhubungan dgn politik elektoral, kita begitu terbelah, sejak 2014 lalu 2019 lalu juga. Ini tjd tdk hanya krn dikomporin diprovokasi, tapi ada rekayasa data IT, dll. Belajar dari luar negeri yang demokrasinya dianggap lebih maju, seperti UK dengan kasus Brexit contohnya; pada 2017, sebuah akun FB yg menyasar penduduk Wales yg diuntungkan kerjasama dgn Uni Eropa; ada posting yg bs baca hny penduduk Wales; jika Inggris ada di Uni Eropa maka pekerjaan mereka akan diambil immigrant dan diambil kelompok Islam ekstremis.
Ada sejumlah fakta baru yg sangat pengaruhi dinamika di ruang publik kita. Bicarakan wacana diskursus dsb sdh lama mati, di Golkar sendiri yg ada bicara program2; jarang yg substansi misalnya mengapa dukung UMKM. utk literasi deliberasi sudah semakin jarang. Bahkan partai politik kita skrg tdk peduli pd program dan ideologi lagi.
Langkah2nya menurut saya:
1) kita harus buat dulu ruang publik ini lbh sehat, menandingi discourse yg diviralkan dgn kecanggihan platform dan big data itu utk menyasar kpd org2 yg siap bergerak; ruang publik tdk bs dibiarkan kosong, narasi2 pendek dan framing2 yg pecah belah; jadi kita hrs bisa jd content creator yg mendorong etika peradaban, etika publik, dst. Inspectus didirikan saya senang sekali.
2) kita tdk pas kalau melihat partai itu culprit dan seragam. partai tdk monolitik, ada aktivis partai yg baik2 jg. diskusi org akademisi dgn org partai hrs terus disambung jgn disconnect. cari persamaan2nya shg bs sama2 ciptakan ruang publik yg sehat

Mbak Binny menutup paparannya dengan mengutip pesan yang disampaikan Ayahanda beliau kepadanya, “Harapanku yang menggebu-gebu padamu adalah agar engkau menjadi seorang politisi yang memiliki aspirasi, seorang yang mampu dan membuat perubahan. Memang tidak akan mudah! Tapi ini harus terjadi atau kita akan musnah. Bagi para politisi dari generasimu, kesempatan untuk melakukan perubahan ini adalah sebuah tantangan moral. Kamu sedang ditantang masa depan dan masa lalu (sejarah). Aku berharap bahwa generasimu akan memiliki pemahaman tentang sejarah yang lebih baik daripada yang kumiliki. Aku memanjatkan doa pada Allah supaya harapanku ini tidak salah tempat…”

3) Maka, dlm kekelaman partai politik Indonesia selalu saja ada tokoh2 pembaharu yg terus mau berusaha merawat ruang publik. Jadi, kita yg senior2 ini perlu menjalin koalisi dgn politisi2 yg muda, politisi Milennial.

Sesi tanya jawab termin 1:
1) mbak Sekar Wati, Wasekjen Partai Golkar:
menjaga silaturahmi dan terus berdiskusi
mana dulu yg mau kita tata?
2) mbak Tami ditujukan kpd mbak Binny (cara yg efektif utk mengembalikan ruang publik yg sehat) dan Prof. Komaruddin (bgmn caranya agar ide atau gagasan moral publik bs dijadikan gerakan?)
3) mbak Ermelina: mencapai mimpi di ruang publik yg sehat khusus dlm masalah politik?

Prof. Komaruddin, yg bs dilakukan: demokrasi asumsikan adanya parpol, integrated dgn sistem Republik; menyehatkan legislatif dan eksekutif, kalau yg menjadi suppliernya tdk sehat? ketika masuk ke ruang negara, di bkn membangun tapi mengambil. sehatkan parpol: SDM nya, budaya kerjanya; sistem finansialnya. bgmn menaikkan kualitas eksekutif dan legislatif?
dia tdk jd anak kandung ketika masuk ruang negara,
mulai dari hal kecil: hidupkan forum2 diskusi utk tingkatkan kapasitas SDM, banyak yg baik

gagasan2 yg mengkristal supply and demand; identifikasi sakitnya dulu apa. jika perlu gerakan moral, potensi2 apa dan siapa yg hrs bergerak. jajaran intelektual kampus sibuk dgn birokrasi peran sbg intelektual publik tdk kelihatan; ruang publik yg mengisi dai2 agama. tdk begitu concern dgn etika publik dan genealogi berbangsa ini. mubalegh2 yg dia tdk punya pengalaman dan pemahaman kemajemukan.
ketika pemilu butuh massa dan mereka jd agen2 vote getters, artis2 dibayar parpol, skrg ini toloh2 agama; tapi tdk pny akses ke pemerintah dan ke massa. ini hrs disadarkan.

identifikasi problem: ruang publik keruh dgn berbagai macam isu2 sensasional; framing dan devices yg memcah belah. tanding dgn konten2 sebaliknya. bgmn konten yg beredar itu bs masuk?
tdk bs lagi cara2 biasa, diskusi2 di Webinar, bs dikemas jd catch phrase; itu bs ikut menandingi konten2 yg lain.

pasca Reformasi forum2 yg bertebaran spt di Orde Baru, diskusi wacana meramaikan diskursus sdh sgt jarang. Kita perlu masuk membuat konten2 sosmed yang melawan narasi ekstremis yg banyak beredar sekarang.

termin 2:
1) trend setter dan influencer yg relatif akrab. undang influencer, milennial itu apa pikirannya?
Deddy Corbuzier itu pikirannya sgt konstruktif.
menghukum atau jalin komunikasi?
*) mbak Binny: dua kali jd caleg, sangat transaksional; hubungannya dgn lapangan badminton bgmn? ketika jadi anggota DPR; short-term
memikirkan lagi sistem Pemilu bgmn baiknya yg khas dgn budaya kita?
UU KDRT tahun 2003; sbg aktivis perempuan
fokus ekonomi hijau lintas partai; climate change dan green economy
2) etika yg universal agama kemanusiaan, universalitas itu ketika diterapkan butuh dan akhirnya akan kembali ke lingkup yg kecil, individual; individu bagian dari satu komunitas commune, bangsa. tanpa keterlibatan komunitas dan bangsanya maka pesan yg universal sulit dilakukan; yg lokal scr moral, tai yg global perlu pacuan landas utk turun. workable.
agam punya pesan universal betul, tapi realitas hidup juga beragam; ketika beragam berarti mengakui keunikan identitas yg plural; etika global nasional yg juga perlu sifatnya lokal.
etika bicara kompromi jd yg universal masuk ke tingkat yg regional,
makruf local genius local wisdom yg dijaga diterima bersama2.
etika jadi relatif dan dinamis; tdk mungkin ketika dituangkan jd hukum tdk memuaskan semua pihak.

minus teladan defisit negarawan (Ahmad)
turbulensi politik: banyak variabel, pengaruh luar semakin besar skrg ini.
apakah kehancuran Iraq semata krn Saddam Hussein> atau Libya di bawah Khadafi?
apakah Hammas dan Fatah sulit damai apakah krn mereka saja atau ada faktor luar bermain?
Qatar dan Israel kerjasama bgmn?
realistis kiri yg merah semakin ke tengah, parpol nasionalis sayap keagamaan.
progress: ekstremitas berkurang dm tubuh parpol; radikalisme pengaruh luar.
pilar demokrasi: media sosial, penghukuman thd tokoh yg tdk perform.

Gibran calon walikota Solo, walaupun akhirnya jadi, rakyat punya catatan, kotak kosong yg dilawan.
Catatan dari suara diaspora di Victoria (Aussie): mbak Diana Pratiwi (email: dianaprkuska@gmail.com)
Diaspora sudah berbulan2 lewat website mengingatkan para pemilih dalam Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019 kemarin, dari semua partai, wawancara dia, visi misi, link e brita ttg dia
soal LITERASI menjadi teramat penting dalam etika politik yg ada dan perlu diupayakan sekarang ini.
belum tentu calegnya tapi juga partainya kena OTT. kena radikalisme.
krg punya kekuatan utk mengubah, gaya kritis dan kesadaran utk mengubah; intelektual, sadar ini gak bener; ketika ada momentum ada

Sikap politik lewat kotak kosong adalah ciri kekritisan (protes) pemilih (Prof. Komaruddin Hidayat)

Masukan dan tanggapan dari mas Irwan Julianto, mengutip dari buku Etika Publik karya Romo Haryatmoko:
Etika Publik itu mnggantikan etika pemerintahan pasca skandal WaterGate, di USA, tahun 1978,
pentingnya partisipasi masyarakat spy menumbuhkan etika publik yg benar
kedodoran dalam modalitasnya, sarananya.
belum tumbuh habitus budaya malu, klo dikasih rompi oranye masih ketawa2 itu.

saya optimis: MUSUH scr fisikal, militer, tidak ada. Syria, ribut, penduduk tumpah, Rusia kalang kabut;
bayangkan klo Indonesia ini kacau, Brunei bisa hilang, Singapura Malaysia.
kondisi obyektif security, tdk ingin Indonesia ini hancur dan ribut; tapi ada kekuatan2 yg memang menghambat Indonesia utk maju, bisnis mereka terancam; failed state merepotkan tetangga. kesadaran sendiri. aura 45 msh dekat utk memahami, Milennial ada jarak yg jauh, tema2 ut k bangun etika publik moral publik perlu modal2 dan modul yg baru kira2 apa yg menarik mereka agar ada partisipasi bangun bangsa dan masyarakat. kental dgn tradisi lama; paham agama.

Sesi Webinar ditutup pada pukul 15.05 WIB setelah dua closing statements dari pembicara dan recap singkat dari Moderator, dilanjutkan dengan ucapan terimakasih dari Direktur Eksekutif INSPECTUS.

credit photos go to mas Quin (Founder INSPECTUS juga)

By Hendar Putranto

I am a doctorate student in Communication Science, FISIP Universitas Indonesia, starting in 2019. Hope this blog fulfills my studious passion to communicate?

Leave a Reply

Your email address will not be published.