Belakangan ini “ruang publik” [dalam arti Res Publica sekaligus political affairs] di Indonesia kembali diramaikan oleh sejumlah isu politik yg mengerucut pada soal “bagi-bagi kue,” “pemanjangan periode kekuasaan,” dan “ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berunjuk rasa.”
Ada tokoh-tokoh yg menjadi center of gravity terkait isu politik di atas, sebagian sudah kita kenali sebagai politisi (praktisi), sebagian lagi aktivis (HAM, sosial, dan lainnya), sebagian lainnya merupakan pengamat/komentator politik (akademisi). Ada segelintir yg boundaries-crossing: akademisi cum aktivis (media) sosial, misalnya.
Dari sejumlah berita yg saya baca dan cermati, termasuk komentar2 yg dimuat utk menanggapi berita2 tersebut, saya menangkap kesan bahwa khalayak pembaca, khususnya netizen, cenderung passing judgment “tukang membuat gaduh” bagi siapapun yg terlibat dan dimuat media massa/media sosial/menjadi viral berkenaan dgn isu politik di atas.
Khalayak tampaknya mengalami kesulitan utk membedakan antara provokator (qua demagogue) dengan tukang berpolemik. Bagi sebagian besar netizen, tukang membuat gaduh sama dengan provokator. That’s it. Tidak ada elaborasi distingtif tentang dua kategori ini. Mungkin karena isunya sudah jenuh dan polarisasi semakin terasa menebal (lagi).
Bagi saya, yang lebih sering tinggal di menara gading studi alih-alih turun langsung ke jalan utk berdemonstrasi dan menyuarakan aksi-aksi perubahan, ini suatu hal yg menarik utk direfleksikan. Dari pembacaan ringkas saya atas situasi dan rujukan teks, provokator mungkin lebih berkonotasi negatif (dan destruktif) daripada tukang berpolemik. Polemik lebih menyiratkan makna diskursus yg serius dan terbatas (secara spasial maupun jumlah partisipannya) alih-alih provokator yang dipersepsi sebagai teriak-teriak yang tidak jelas juntrungannya, yang memancing emosi massa-posting dan massa-aksi utk melakukan perisakan (dlm arti daring) maupun perusakan (dalam arti luring).
Upon further reflection, benarkah pandangan ini?
Berikut saya ajukan satu pemikiran yg mengkarakterisasi tukang berpolemik. Mudah2an pandangan ini dapat menjernihkan satu bilik berpikir dan tidak sekadar menjadi “echo chamber” sbg dampaknya. Saya memberikan tajuk pemikiran di bawah ini sebagai “Apa itu polemik dan siapakah tukang berpolemik (polemicist)?”
Menurut Prof. Paul Rabinow dari University of California at Berkeley—yang membaca dan membuat scathing review atas Postmodernism, Reason & Religion karya Ernest Gellner (1992)—kita dapat mengartikan polemik sebagai perbantahan yang tidak fair tapi terus menggelinding tanpa ujung-pangkal.
Menyitir pandangan Michel Foucault, Rabinow menggarisbawahi karakteristik tukang berpolemik sebagai berikut:
“Tukang berpolemik adalah mereka yang senengnya memandang diri secara istimewa/privilese dan mengajukan pokok-pokok kasus/isu di awal namun menolak untuk dipertanyakan. Pada prinsipnya, si tukang berpolemik merasa punya hak untuk memulai perang dan menjadi petarung sebagai alasan yang dapat dibenarkan; orang-orang yang diserang si tukang berpolemik ini tidak dianggapnya sebagai mitra pencari kebenaran, namun musuh bebuyutan yang keliru, berbahaya dan mengancam. Bagi si tukang berpolemik, arena permainan tidak menyertakan syarat untuk mengakui lawannya sebagai subjek yang memiliki hak untuk berbicara, namun musuh yang harus ditaklukkan dengan segala cara, interlokutor yang harus dibasmi dan jangan sampai dia berkesempatan memulai dialog. Tujuan akhir pertarungannya bukanlah sampai pada kebenaran sedekat mungkin, betapapun sulit jalan menuju ke sana, namun bersorak-sorai atas kemenangan yang premis dasar dan alasan pembenarnya sudah ia ajukan sejak awal mula … Berurusan dengan si tukang polemik tidak memunculkan ide baru bagi kita.”
Dalam terang pengertian di atas, demikian Rabinow, tidak mengherankan jika tukang berpolemik acapkali disebut sebagai barisan Enlightenment Fundamentalists yang gemar membuat kutipan-kutipan ciamik untuk meyakinkan lawan bicaranya, namun dirinya emoh terlibat dalam argumentasi rasional.
(to be continued)
